Giewahyudi.Com
Contact Giesaya@giewahyudi.com

Tiga Tahun Jokowi-JK, Sektor Maritim Tumbuh Pesat

Rasanya waktu berlalu begitu cepat karena hari Jumat besok, tepat tiga tahun Pak Jokowi memimpin negara ini. Saya masih ingat saat ikut kemeriahan pesta rakyat 20 Oktober 2014 silam. Tiga tahun berlalu, saya memperoleh undangan untuk mengikuti diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Gedung Bina Graha yang berada di komplek Istana Negara Jakarta. Diskusi itu membahas capaian pemerintahan Jokowi-JK di sektor maritim.

Mengusung tema “Pengembangan Ekonomi Maritim dan Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Laut, diskusi tersebut menghadirkan tiga menteri Kabinet Kerja yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menteri Pariwisata Arief Yahya. Selain itu Kepala Staf Presiden Teten Masduki dan Juru Bicara Presiden Johan Budi juga hadir dalam Forum Merdeka Barat 9 tersebut.

Sektor Maritim

Teten Masduki membuka diskusi tersebut dengan memaparkan kebijakan ekonomi maritim yang diambil pemerintahan Jokowi-JK. Pemerintah ingin memaksimalkan pontensi sektor maritim agar menjadi solusi bagi ekonomi Indonesia di saat sektor lain sedang lesu. Sektor perikanan bisa menjadi solusi permasalahan pangan. Pemerintah juga terus memacu program tol laut yang bisa mewujudkan pemerataan ekonomi Nasional. Setelah dibuka Teten Masduki, diskusi selanjutnya dipandu Johan Budi. Johan Budi mengibaratkaan seperti saham bluechip di pasar modal, sektor maritim merupakan sektor unggulan bagi pemerintahan Jokowi-JK.

Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan visi pemerintah menjadi poros maritim dunia dimulai dengan pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, serta pembangunan infrastruktur konektivitas laut dan udara. Luhut Binsar Panjaitan hampir setiap minggu menggelar pertemuan dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pariwisata untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Sektor Maritim

Dengan koordinasi keempat kementerian tersebut, Indonesia bisa menarik investasi internasional untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Terpadu. Luhut Binsar Panjaitan mencontohkan KEK Morowali di mana investor meminta jaminan pembangunan pabrik selesai on-time dalam 20 bulan sehingga investor membawa tenaga kerja untuk memastikan pekerjaan selesai tepat waktu. Namun Kementerian Perindustrian sudah melatih tenaga kerja lokal di politeknik dengan begitu dalam beberapa tahun ke depan akan bisa mengurangi porsi tenaga kerja asing. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pihak-pihak yang menggoreng isu tenaga kerja asing itu kampungan.

Selain mendatangkan investasi dari luar negeri, kebijakan kelautan sudah berhasil menurunkan biaya logistik menjadi 14,1 persen. Sebagai perbandingan biaya logistik di Jepang hanya sebesar 4,9 persen, sehingga pembangunan infrastruktur laut harus terus ditingkatkan. Saat ini Program Tol Laut sudah memiliki 13 trayek di mana 11 trayek di antaranya berada di Indonesia Bagian Timur. Sejauh ini Program Tol Laut berhasil menurunkan disparitas harga sampai 24 persen. Pemerintah terus mengevaluasi program ini karena muatan belum optimal, waktu perjalanan yang lama, dan kurang alat bongkar di sejumlah daerah.

Sektor Maritim

Salah satu butir wicara Poros Maritim Dunia adalah menjadikan sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian. Pemerintah tengah membangun 10 destinasi pariwisata prioritas, Badan Otorita Pariwisata Danau Toba, Badan Ororita Pariwisata Borobudur, dan Kawasan Pariwisata Mandalika. Pengembangan terminal kapal wisata di Benoa, Bali, juga terus dikejar untuk meningkatkan kapasitas wisatawan pesiar dari 1.400 orang menjadi 5.000 orang. Dengan semua pembangunan infrastruktur tersebut, Menteri Pariwisata Arief Yahya optimis mencapai target 20 juta wisatawan mancanegara tahun 2019.

Hingga bulan Agustus 2017, jumlah wisatawan mancanegara mencapai 9.245.589 orang atau meningkat 25,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2016. Arief Yahya menetapkan standar tinggi di mana performa harus dibandingkan dengan regional dan global. Dengan pertumbuhan wisman mencapai 25,7 persen, pariwisata Indonesia jauh di atas rata-rata regional ASEAN sebesar 7 persen dan rata-rata global sebesar 6 persen. Selain itu jumlah wisatawan nusantara juga mencapai 180,5 juta atau meningkat 10,7 persen year-on-year.

Sektor Maritim

Selain itu Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) Indonesia naik peringkat dari peringkat 70 (tahun 2013) menjadi peringkat 42 (tahun 2017). Kemenpar menargetkan peringkat 30 di tahun 2019. Strategi branding Wonderful Indonesia juga menuai hasil positif dengan menempati peringkat 47, mengalahkan Korea Selatan (52), Thailand (68), dan Malaysia (85). Hingga bulan Oktober 2017, Wonderful Indonesia juga telah mendapatkan 21 penghargaan di 10 negara. Iklan Wonderful Indonesia sudah tersebar di sejumlah kota besar dunia seperti London, Paris, New York, Shanghai, Amsterdam, Melbourne, Busan, dan Singapura.

Dengan pembangunan infrastruktur dan promosi secara global, sektor pariwisata ditargetkan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Data tahun 2016 menunjukkan sektor pariwisata menyumbangkan 10 persen PDB nasional, menempati peringkat 4 penyumbang devisa nasional sebesar 9,3 persen, dan menyediakan 9,8 juta tenaga kerja atau sekitar 8,4 tenaga kerja nasional. Dengan semakin bertambahnya wisatawan baik nusantara maupun mancanegara, kontribusi sektor pariwisata diperkirakan akan semakin besar.

Sektor Maritim

Berkarir lama di perusahaan telekomunikasi, Arief Yahya menganalogikan strategi kebijakan visa free seperti membagikan kartu perdana gratis. Mantan Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tersebut menjelaskan bahwa keuntungan dari penjualan kartu perdana hanya sekitar 1 persen, sementara keuntungan lebih besar diperoleh dari pengisian pulsa. Karena itulah Arief Yahya menyambut baik kebijakan visa free untuk 169 negara karena Indonesia tidak lagi menjual “starter pack” pariwisata tapi mengejar spending per stay selama wisatawan tersebut berada di Indonesia.

Selanjutnya Ibu Susi Pudjiastuti memaparkan capaian Kementerian Kelautan dan Perikanan selama 3 tahun ini. Menurut Susi Pudjiastuti, KKP memiliki tiga program unggulan yaitu pemberantasan ilegal fishing, pengelolaan sumber daya ikan dan laut yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan stakeholder KKP. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, KKP sudah memberikan 664.746 Asuransi Nelayan, 926 unit kapal nelayan, dan 6.853 alat tangkap termasuk pengganti cantrang. Selain itu KKP juga memberikan bantuan pembudidayaan ikan, pengolahan ikan, pemasaran ikan, petambak garam, serta memberikan penyuluhan kepada 157.341 kelompok dan pelatihan kepada 51.572 orang.

Sektor Maritim

Susi Pudjiastuti menjabatkan capaian kementeriannya selama 3 tahun seperti pertumbuhan PD Perikanan yang di atas rata-rata PDB nasional dari 8,35 persen (2015) menjadi 7,08 persen (2017). Produksi perikanan meningkat dari 20,84 juta ton (2014) menjadi 23,51 juta ton (2016). Konsumsi ikan meningkat dari 38,14 kg/kapita (2014) menjadi 43,94 kg/kapita (2016). Nilai ekspor seafood Indonesia meningkat dari USD 3,94 miliar (2015) menjadi USD 4,17 miliar (2016). Daya beli masyarakat perikanan meningkat dari 102,73 (2014) menjadi 103,79 (September 2017). Selama 3 tahun, KKP juga sudah menenggelamkan 317 kapal ilegal dan menyelematkan 1.020 orang ABK asing korban perdagangan manusia.

Susi Pudjiastuti juga menggagalkan penyelundupan sumber daya kepiting dan lobster senilai Rp 509,68 (Juli 2017). Susi Pudjiastuti mengaku kesulitan mengatasi masalah penyelundupan lobster karena aparat masih bermain padahal pengepul sudah berhenti. Ibu Susi menjelaskan, bibit lobster diselundupkan dengan koper yang satu kopernya bisa bernilai Rp 1,5 miliar dan dijual seharga Rp 15 miliar kalau sudah besar. Susi Pudjiastuti mencurigai para penyelundup menjual ke Vietnam karena negara itu bisa memproduksi lobster lebih banyak.

Sektor Maritim

Untuk memberantas ilegal fishing, KKP akan membangun sarana prasarana pengawasan di daerah-daerah rawan dan melakukan pengawasan di entry dan exit point. KKP menargetkan pada tahun 2019, produksi perikanan Indonesia mencapai 41,79 juta ton, angka konsumsi ikan mencapai 54,49 kg/kapita, nilai ekspor perikanan mencapai USD 9,45 miliar, dan luas kawasan konservasi perairan mencapai 20 juta hektar. KKP juga akan membangun industri baru berbasis kawasan di pulau-pulau terluar untuk mendekatkan dengan gateway ekspor seperti di Natuna, Saumlaki, dan Morotai.

Dari data-data tersebut terlihat jelas bahwa kinerja sektor maritim menggembirakan. Tidak hanya memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional tetapi juga mendukung pemerataan di mana saudara-saudara kita di Indonesia Bagian Timur sudah merasakan penurunan harga beberapa bahan pokok. Dengan perhitungan yang matang, terutama berkat kerja keras Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, saya pikir masalah pendanaan pembangunan infrastruktur kemaritiman bisa diatasi. Ini baru tiga tahun lho, saya yakin di tahun 2019 pencapaian pemerintahan Jokowi-JK semakin menggembirakan. Apalagi kalau dua periode.

372 Total Views 5 Views Today

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *